2 Jenderal, Irjen Ferdy Sambo & Brigjen Hendra Kurniawan Perintahkan Hilangkan CCTV

 Dua jenderal polisi terungkap memberi perintah sembunyikan CCTV, yang merupakan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keduanya adalah Irjen Pol Ferdy Sambo dan mantan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan.

Read More

Polri Pastikan Bunker Uang Rp 900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo Tidak Ada

 "Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker Rp900 miliar tidaklah benar," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Menurut dia, tim khusus memang melakukan penggeledahan serta penyitaan sejumlah barang bukti pada beberapa tempat di rumah Ferdy Sambo. Namun, tidak ada bunker berisikan uang Rp 900 miliar di sana.

"Apa saja yang disita, itu untuk pembuktian nanti dipersidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia," tutur Dedi.

Jenderal bintang dua ini pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dedi menegaskan, Korps Bhayangkara terus berkomitmen mengusut perkara pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofryansyah Yosua Hutabarat adengan profesional, akuntabel dan transparan.

"Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation," ujar Dedi.

Pasal Berlapis

Sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sehingga, ia pun dikenakan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56.

Namun tidak hanya disangkakan pasal pembunuhan berencana saja, ternyata mantan Kadiv Propam Polri ini juga dipersangkakan Pasal 32 dan Pasal 33 UUUU ITE.

"Adapun Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE, ini ancamannya lumayan tinggi. Pasal 221, 223 KUHP, dan 55 Pasal 56 KUHP," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri Brigien Asep Edi Suheri kepada wartawan, Jumat (19/8/2022).

Asep Edi Suheri menjelaskan, dalam pasal yang diterapkan kepada Sambo itu karena ia telah menyuruh serta memindahkan kamera Close Circuit Television (CCTV).

"Yang menyuruh melakukan, baik memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu Irjen FS, BJP HK, dan AKBP AN," jelasnya.

Tembak Brigadir J 2 Kali

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku, telah mendapatkan informasi dari Bharada E alias Richard Eliezer, bahwa Irjen Ferdy Sambo menembak Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J sebanyak dua kali.

Adapun Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J. Mereka adalah, Irjen Ferdy Sambo, Brida RR alias Ricky Rizal, Bharada E, Kuwat Maruf, serta Putri Candrawathi istri Ferdy Sambo.

"Jadi itu keterangan Bharada E (Ferdy Sambo menembak Brigadir J dua kali), tugas penyidik untuk mendalaminya lagi dengan bukti yang kuat," kata Ahmad Taufan Damanik, Sabtu (20/8/2022).

Taufan menyakini, penembakan terhadap Brigadir J tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini diyakini berdasarkan hasil forensik serta uji balistik.

"Di pengadilan nantinya, tidak cukup hanya dengan pengakuan. Kami meyakini eksekutornya tidak satu orang, berdasarkan hasil forensik dan balistik," ujarnya.

Taufan ingin agar Penyidik Bareskrim Polri agar dapat mencari tahu, siapa eksekutor lainnya yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J.

"Tugas penyidik mencari bukti siapa lainnya eksekutor itu. Menurut Barada E, ya FS. Sekali lagi, ingat di pengadilan akan sangat riskan kalau hanya berdasarkan keterangan itu," tutupnya.

5 Tersangka

Polri telah menetapkan lima orang tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J alias Nofryansyah Yosua Hutabarat. Kelimanya yakni Irjen Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer, Kuwat Maruf dan Putri Candrawathi.

Dari lima orang tersebut, berkas milik empat orang tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, pada Jumat 19 Agustus 2022 kemarin.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, penetapan tersangka terhadap Putri Candrawathi berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti yang ada.

"Penyidik tentu menetapkan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang ada (fakta penyidikan)," kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (20/8/2022).

Agus menjelaskan, peran terhadap Putri Candrawathi yaitu mengajak Brigadir RR alias Ricky Rizal, Bharada E alias Richard Eliezer dan Kuwat Maruf menuju ke Duren Tiga, Kalibata, Jakarta Selatan, atau lokasi kejadian.

"(PC) ada di lantai 3 saat Ricky dan Richard, saat ditanya kesanggupan untuk menembak almarhum Joshua. Mengajak berangkat ke Duren Tiga bersama RE, RR, KM, almarhum Joshua. Mengikuti skenario yang dibangun oleh FS," jelasnya.

Tak hanya itu saja, Putri Candrawathi juga ternyata bersama dengan sang suami Irjen Ferdy Sambo menjanjikan uang kepada tiga tersangka lainnya.

"Bersama FS saat menjanjikan uang kepada RE, RR dan KM," ungkapnya.

"(Putri Candrawathi) mengikuti skenario yang dibangun oleh Irjen Ferdy Sambo," tambahnya.

 

Read More

Drama Anies Baswedan Terkait PBB Gratis, Untuk Menutupi Boroknya?

 Salah satu alasan kenapa Anies Baswedan menang dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu adalah karena dia pintar.

Anies pintar merangkai kata manis sehingga banyak orang awam yang terpengaruh dengan janji manisnya.

Entah berapa juta rakyat Jakarta yang terbuai kata manis Anies Baswedan saat kampanye tetapi akhirnya harus menelan pil pahit melihat fakta setelah Anies berkuasa.

Coba saja perhatikan beberapa fakta tentang janji manis Anies Baswedan dan fakta pahitnya setelah dia berkuasa saat ini.

Ada yang masih ingat bagaimana buzzer Anies seperti Panji Pragiwaksono yang ikut membuai jutaan rakyat miskin di Jakarta dengan iming-iming dapat rumah DP 0 saat kampanye lalu?

Tapi faktanya, setelah Anies berkuasa, rumah DP 0 ternyata untuk orang kaya.

Dengan dalih keberpihakan, jutaan rakyat miskin Jakarta terbuai untuk mendapatkan rumah DP 0 sehingga mereka kompak memilih Anies saat itu, tapi akhirnya mereka sadar itu hanya janji manis Anies demi mencapai kekuasaan.

Apakah kalian berpikir jika Panji mau jadi buzzer Anies secara gratis saat kampanye tahun 2017 lalu?

Memangnya, Panji peduli dengan jutaan rakyat miskin Jakarta yang akhirnya kecewa dengan janji manis rumah DP 0 saat ini?

Gimana ya perasaan jutaan rakyat miskin Jakarta yang dibuai dengan janji manis program OK OCE saat kampanye yang katanya akan punya usaha, disediakan tempat usaha, dimodalin bahkan dicarikan pembeli, tapi akhirnya ternyata “dikadalin”.

Belum lagi janji manis Anies tolak reklamasi kepada jutaan nelayan di Jakarta saat kampanye tapi akhirnya, semua itu terbukti hanya demi mencapai kekuasaan untuk jadi Gubernur Jakarta.

Yang anehnya, Anies dulu koar-koar jika reklamasi dilanjutkan maka Jakarta akan banjir besar saat kampanye, tetapi setelah berkuasa, Anies malah mengklaim jika reklamasi akan menyelamatkan Jakarta dari banjir.

Dan beberapa hari yang lalu, Anies kembali membuat drama seolah dia yang paling peduli nasib rakyat miskin di Jakarta saat ini dengan menggratiskan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.

"Kita tidak ingin warga Jakarta karena kebijakan PBB-nya, maka seakan pelan-pelan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak mampu membayar PBB. Kita tidak ingin warga Jakarta terusir," kata Anies. Sumber

Kalau orang awam yang buta sejarah pasti akan menganggap Anies sangat peduli dengan nasib rakyat Jakarta, padahal itu hanya sebuah drama.

Saat masih memimpin di Jakarta, Ahok malah sudah menggratiskan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar.

Lalu, program Ahok ini dihapus oleh Anies, dan sekarang Anies membuat drama dengan menggratiskan PBB di bawah 2 miliar?

Anies mengatakan jika dia menggratiskan PBB karena dia tidak mau rakyat terusir dari tanahnya sendiri.

"Kita tidak ingin warga Jakarta karena kebijakan PBB-nya, maka seakan pelan-pelan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak mampu membayar PBB. Kita tidak ingin warga Jakarta terusir," kata Anies. Sumber

Ada yang percaya dengan ocehan Anies Baswedan tersebut?

Jadi ingat ocehan Anies saat kampanye yang mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada penggusuran di Indonesia, tetapi setelah Anies menang, rakyat miskin tetap digusur bahkan ada yang diperlakukan seperti hewan.

"Kami kayak binatang saja pak. Sudah dihancurkan (tempat) tinggal kami. Enggak ada relokasi," kata Mochamad Hasan Basri salah satu warga di lokasi, Sumber

Padahal rakyat Jakarta yang digusur oleh Anies ini adalah pemilih militan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2017 silam.

Bahkan, mereka rela membaca Surat Yasin secara bersamaan-sama demi mendoakan kemenangan Anies yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Dan sekarang, rakyat yang digusur oleh Anies merasa menyesal milih Anies?

Memang benar, penyesalan itu selalu datang di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran.

Makanya tidak heran dengan hasil survei awal tahun 2022 terkait kinerja Anies Baswedan.

Mayoritas rakyat Jakarta atau sekitar 60,3 persen tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan selama ini.

Dari kasus kepemimpinan Anies Baswedan ini, kita bisa belajar banyak hal khusunya bagi kaum yang mau berpikir.

Ingat, yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal.

Kita dianugerahi akal untuk berpikir jernih agar tidak mudah terbuai dengan janji manis oleh para politikus busuk yang menghalalkan segala cara, bahkan berani mempolitisai ayat dan mayat demi nafsu politik duniawi.

Sesuatu yang dicapai dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik.

Dan lihatlah bagaimana hancurnya Jakarta saat ini…

Apakah rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta sadar bahwa Anies Baswedan sengaja menciptakan kata-kata baru untuk menutupi boroknya yang “tidak becus” bekerja selama ini?

Pada tahun 2018, Anies sengaja menciptkan istilah naturalisasi sungai untuk menutupi fakta bahwa dia tidak mau mengeruk sungai untuk menghindari banjir?

Akhirnya, sungai jadi mandek karena berisi lumpur yang tidak pernah dikeruk.

Di saat Presiden Jokowi sibuk membangun jalan (infrastruktur) di seluruh pelosok Indonesia untuk meningkatkan ekonomi rakyat, Anies Baswedan malah sibuk ganti nama jalan.

Anies Baswedan tidak sanggup buat jalan makanya dia hanya ganti nama jalannya aja.

Saat Ahok sibuk cari lahan kosong untuk membangun 29 RSUD, Anies hanya sibuk ganti nama 31 RSUD untuk menutupi boroknya yang tidak mampu bekerja keras seperti Ahok.

Kasarnya, Ahok yang susah panyah bangun RSUD, Anies hanya tinggal ganti nama RSUD saja.

Jika Rumah Sakit Jakarta diganti namanya oleh Anies menjadi Rumah Sehat Jakarta, kenapa Anies tidak masuk Rumah Sehat Jakarta tersebut?

Anies Baswedan sehat kan?

Jika Ahok sudah membangun 4 buah Mesjid selama ini, Anies yang katanya pemimpin se-iman sudah bangun berapa Mesjid selama kepemimpinanya?

Jika Ahok sudah banyak memberangkatkan orang umrah dan haji selama kepemimpinannya, bagaimana dengan Anis yang katanya pemimpin se-iman?

Akhir kata, sudah kelihatan bukan bagaimana Anies Baswedan begitu pintar merangkai kata manis saat kampanye demi mencapai kekuasaan menjadi Gubernur Jakarta saat ini.

Masih percaya dengan semua istilah yang dibuat oleh Anies untuk menutupi boroknya yang “tidak becus” bekerja?

Silahkan rakyat menilainya sendiri…

Jadi ingat peribahasa, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.

Read More

Surya Paloh Ketemu Jokowi, Mau Pamit Secara Politik dan Usung Anies?

 Kemarin sore, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh datang menemui Jokowi di Istana Kepresidenan.

Pertemuan berlangsung kurang lebih satu setengah jam. Tidak ada yang tahu apa yang menjadi tujuan kedatangan Paloh dan apa yang dibicarakan.

Tapi ada selentingan kabar yang menyebutkan bahwa Surya Paloh menemui Jokowi untuk berpamitan secara politik. Ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengungkapkan munculnya informasi mengenai Surya Paloh berpamitan kepada Presiden Jokowi karena berbeda arah pilihan politik.

"Kemarin itu Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden di Istana dan muncul sejumlah informasi bahwa pertemuan tersebut meskipun diklaim oleh teman-teman dari NasDem Itu adalah sebuah pertemuan rutin," kata Khoirul Umam dalam diskusi daring Polemik Trijaya, bertajuk 'Menakar Gagasan dan Visi Capres 2024'.

"Tetapi konon kabarnya itu adalah sebuah pertemuan yang menyampaikan sejumlah informasi yang cukup valid yang intinya adalah sebagai sebuah bentuk pamitan secara politik. Sebagai penegasan dari titik beda, dari arah perjuangan menuju di 2024 mendatang," katanya lagi.

Jika memang benar bahwa Surya Paloh ingin pamit karena punya jalur politik sendiri yang berbeda dengan Jokowi, maka hampir bisa dipastikan Nasdem akan bergabung dengan PKS dan Demokrat untuk membentuk sebuah koalisi politik baru selain KIB dan Gerindra-PKB.

Jika itu benar, maka deklarasi koalisi tiga partai tersebut akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Sebenarnya sinyal ini sudah terlihat ketika Nasdem intens berkomunikasi secara politik dengan PKS dan Demokrat.

PKS, kita tahu partai ini seperti apa dan punya agenda apa. Langkah politiknya terlalu melenceng. Nasdem di sisi lain malah mau bergabung dengan PKS, maka bisa dipastikan akan satu frekuensi dan berbeda arah pilihan politik dengan pemerintah. Makanya, tidak salah kalau ada yang menyebut Surya Paloh ingin pamit baik-baik dan meminta izin untuk jalan sendiri.

Selain pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi, isu reshuffle kabinet juga mencuat. Pasalnya, masih ada pos menteri yang kosong, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo.

Staf Khusus Sekretaris Negara, Faldo Maldini juga mengakui bahwa reshuffle masih memungkinkan dilakukan oleh presiden, bersamaan dengan pengumuman menteri PANRB yang baru.

Presiden Jokowi sudah punya hitungan mengenai formasi kabinetnya dalam menghadapi sejumlah tantangan yaitu sejumlah krisis akibat ketidakpastian global.

Kalau bicara soal reshuffle, kayaknya pembaca Seword pasti punya satu nama kuat untuk didepak dari kabinet. Dan kalau Nasdem memang benar mau pamit, maka tidak ada ruginya jika Jokowi mengganti Menkominfo.

Toh, Nasdem seolah ingin keluar dari jalur, bergaul dengan parpol macam PKS, kabarnya mau usung Anies yang terkenal tak bisa kerja dan suka klaim ugal-ugalan. Sekalian saja reshuffle menterinya. Pos kemenkominfo adalah jabatan penting yang tak seharusnya diisi orang partai yang tak sesuai bidangnya. Beberapa waktu lalu, kementerian ini bikin susah banyak orang akibat permainan blokir-blokiran yang tak ada pentingnya sama sekali. Sepanjang sejarah, mungkin kementerian ini yang paling banyak dimaki dan disumpahi masyarakat yang sangat dirugikan oleh kebijakan konyol ini.

Memang Nasdem masih diharapkan bisa berpikir logis dan belajar dari hasil survei di mana elektabilitas partai jeblok setelah dikabarkan mau mengusung Anies sebagai capres di pilpres 2024. Anies jangan sampai diusung. Kalau konsisten menolak polarisasi dan politik identitas, seharusnya Nasdem menjauh dari PKS dan Anies.

Tapi Nasdem bisa apa tanpa Anies? Tak mungkin mengusung tokoh lain yang tak punya daya tawar kuat. Memang ada indikasi Nasdem ingin mengusung Anies apalagi tingkat keterpilihan Anies adalah yang paling tinggi di jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem untuk diusulkan menjadi Calon Presiden 2024. Tapi Nasdem harus berkoalisi dengan parpol lain agar bisa punya tiket untuk mengusung capres.

Tinggal tunggu saja sampai akhir tahun ini. Jika semua ini benar, berarti Nasdem mau berbeda jalur dengan parpol lain. Tak ada jalan lain, selain memberi pelajaran yang lebih keras yaitu rakyat memalingkan wajah dan mengguremkan Nasdem seperti halnya Demokrat yang makin lama makin loyo.

Bagaimana menurut Anda?

Read More

TERKUAK Isu Konsorsium 303 Gurita Judi Online Pimpinan Ferdy Sambo, Ini Kata Jenderal Listyo Sigit

 Muncul rumor soal konsorsium atau judi dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Konsorsium 303 tersebut diduga dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo, otak pembunuhan Brigadir J. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo buka suara terkait soal isu perkumpulan aktivitas perjudian atau Konsorsium 303 yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo di internal Polri, Jumat (19/8/2022). Menurut Dedi, pihak polri belum mengetahui informasi yang beredar. Namun pihak kepolisian dipastikan akan menindak tegas seluruh aktivitas perjudian termasuk yang dilakukan di internal Polri. Dedi menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak aktivitas perjudian di Indonesia. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya akan menindak para pelaku perjudian langsung dan online. Kapolri juga akan mencopot apabila ada anggotanya yang tak becus memberantas kegiatan tersebut. Listyo menegaskan, tak akan pandang bulu apabila menemukan adanya anggota Polri yang terlibat. Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, adanya kerajaan tersebut membuat terhambatnya penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J. Hal itu diungkapkan Mahfud MD di Youtube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (18/8/2022). Mahfud MD menyebut, kelompok dari Irjen Ferdy Sambo yang ada di dalam internal Polri ini diketahui sangat berkuasa.

Read More

'Sentil' Penasehat Hukum PC, Kamaruddin: Otaknya Dipenuhi dengan Seks

 Penasehat Hukum PC, Kamaruddin: Otaknya Dipenuhi dengan Seks | Kabar Petang tvOne

Read More

Peran 6 Perwira Polisi yang Diduga Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J

  Polri membeberkan peran dari enam perwira Polisi yang diduga halangi penyidikan kasus Brigadir J. Saat ini, berkas perkara milik empat orang tersangka diserahkan ke Kejaksaan Agung. Mereka atas nama Irjen Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer dan Kuwat Maruf.

"Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu Obstruction of Justice, menghalangi penyidikan," kata Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto kepada wartawan, Sabtu (20/8/2022).

Dari enam orang itu, nama mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo juga disebut masuk menghalangi penyidikan.

"Kalau untuk tentu FS sudah. Kelima yang sudah dipatsuskan (tempat khusus) ini dalam waktu dekat akan kita limpahkan ke penyidik," ujarnya.

Berikut peran enam orang yang diduga menghalang-halangi penyidikan:

1. Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir J, ia juga mengaku telah merekayasa peristiwa seolah terjadi baku tembak hingga menewaskan Brigadir J.

Selain itu, jenderal bintang dua ini juga yang memerintahkan untuk mengambil barang bukti vital berupa CCTV di lokasi kejadian.

2. Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan yang diduga mengeluarkan perintah untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV terkait tewasnya Brigadir J.

3. Mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria diduga menerima perintah dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengganti DVR CCTV terkait tewasnya Brigadir J.

4. Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin diduga melakukan pemindahan dan perusakan DVR CCTV terkait tewasnya Brigadir J.

5. Mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Baiquni Wibowo diduga melakukan pemindahan dan perusakan DVR CCTV terkait kematian Brigadir J.

6. Mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Chuk Putranto yang diduga ikut terlibat dalam perusakan DVR CCTV terkait tewasnya Brigadir J.

6 Perwira Diduga Lakukan Tindak Pidana

Sebelumnya, Polri merilis adanya enam polisi yang diduga melakukan tindak pidana menghalangi penuntasan kasus kematian Brigadir J, salah satunya mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Enam petugas tersebut terlibat praktik obstruction of justice dalam dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

'Yang sudah melaksanakan patsus (penempatan khusus) ditempatkan khusus sebanyak 18 orang, tapi berkurang tiga yaitu FS, RR, dan RE karena sudah menjadi tersangka," tutur Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022).

"Kemudian dari personel yang sudah dipatsuskan ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat enam orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana yaitu obstruction of justice, menghalangi penyelidikan," sambungnya.

Adapun identitas keenamnya adalah adalah Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, dan Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri.

Kemudian AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri, Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, dan Kompol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.

Read More